Wacana Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta

Wacana mengenai pemindahan ibukota negara republik Indonesia dari Jakarta ke kawasan khusus yang berada di luar DKI Jakarta akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan. Sepertinya bakalan makin asyik dan menarik untuk didiskusikan.

Jakarta-Ibukota Indonesia

PENYEBAB MUNCULNYA WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI
Wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta sebenarnya bukanlah hal yang baru.
Ibukota Republik Indonesia pernah beberapa kali pindah antara tahun 1945-1950, yakni dari Jakarta ke DI Yogyakarta, lalu ke Bukittinggi, Sumatera Barat, sebelum dipindahkan lagi ke Jakarta. Pada tahun 1950 Presiden Soekarno dulu pernah berencana menjadikan Palangkaraya sebagai calon ibukota negara. Gagasannya, agar ibukota negara ditempatkan di wilayah tengah Indonesia.

Dalam perjalanannya, sang proklamator ini sempat dua kali berkunjung langsung ke Palangkaraya, untuk melihat langsung potensi kota itu sebagai pusat pemerintahan. Bahkan, saat meresmikan Palangkaraya sebagai Ibukota Provinsi Kalteng tahun 1957, Soekarno dia juga menyampaikan wacana tersebut.
Namun, usaha Soekarno saat itu kandas, selain karena faktor pengadaan bahan dan medan yang sangat sulit, saat itu juga sedang dipersiapkan penyelenggaraan Asian Games dan ajang olahraga tandingan Olimpiade, Games of the New Emerging Forces (Ganefo). (politikindonesia.com)

Presiden Soeharto sebelum lengser juga sempat merencanakan pemindahan ibukota Jakarta ke Jonggol. Pada masa penjajahan Belanda dulu,  Bogor juga pernah menjadi tempat gubernur jenderal dan Batavia (sekarang Jakarta) menjadi pusat dagang.

Sebenarnya, apa sih yang membuat munculnya kembali wacana pemindahan ibukota negara Indonesia ke luar Jakarta? Sebenarnya, banyak faktor penyebab munculnya wacana pemindahan ibukota negara RI, diantaranya adalah:

jakarta banjir

• Jakarta sudah penuh sesak dengan kendaraan sehingga kemacetan terjadi dimana-mana, hal ini karena pertambahan mobil tidak diimbangi dengan pertambahan ruas jalan. Jakarta diramalkan akan macet total tahun 2015.
• Jakarta sudah sering dilanda banjir ini dikarenakan 40% wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut. Ketidakmampuan pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani persoalan banjir kemudian banyak dipertanyakan, mengingat persoalan itu kini menjadi bencana tahunan bagi warga Jakarta.
• Pembangunan di Jakarta sudah maksimal saatnya pemerataan pembangunan ke daerah lain, diharapkan dengan berpindahnya Ibukota dari Jakarta bisa merubah arus urbanisasi.
• Inefisiensi Jakarta sangat luar biasa karena kemacetan dan keruwetan tata kotanya.
• Situasi Jakarta saat ini terlalu ramai dan semrawut akibat sentra pemerintahan dan sentra bisnis dipusatkan semua di kota yang terbatas ini.

PENDAPAT-PENDAPAT YANG MENCUAT MENANGGAPI WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI
Ada banyak sekali pendapat yang muncul dari berbagai pihak dalam menanggapi wacana pemindahan ibukota negara keluar Jakarta. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.

Berikut ini beberapa pendapat menanggapi wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta yang saya kutip dari berbagai media.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo, mengatakan kalau Jakarta masih ingin dipertahankan sebagai ibukota negara RI, seharusnya perencanaan dan pembangunannya diambil alih oleh pemerintah pusat, kendati pengelolaannya tetap di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (antaranews)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal daerah pemilihan DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja, mengemukakan Jakarta sebagai ibukota negara harus dibedakan dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Menurut Sarwono, Jakarta sebagai ibu kota negara dapat tetap dipertahankan, namun pusat pemerintahannya tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan karena beban Jakarta makin kompleks. (antaranews)

Pendapat Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi, Bambang Pranoto, menilai bahwa tata ruang Jakarta sudah tidak terselamatkan, sehingga apapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan banjir tidak ada artinya kecuali mengembalikan seperti semula dengan biaya sangat mahal. "Satu-satunya jalan keluar agar hubungan Indonesia dengan dunia internasional tetap terjalin adalah dengan memindahkan ibukota," katanya.(antaranews)

"Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota. Kota bisnis dan kota pemerintahan tidak dapat dipadukan di Jakarta," kata anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowodi gedung DPR RI Jakarta. (tvone)

Menurut Gubernur Kalimantan Barat Usman Ja'far. Pemindahan ibukota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa bisa meringankan beban permasalahan. Selain itu juga dapat meratakan hasil pembangunan nsaional yang selama ini dirasakan belum masuk ke luar Jawa termasuk wilayahnya. “Walaupun sulit, mengingat pemindahan pemerintahan memerlukan biaya besar,” ujarnya. (TEMPO Interaktif)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mendukung penuh gagasan pemindahan Ibukota. "Jakarta sudah stagnan, ruwet, semrawut. Pindah saja Ibukota ke Kalimantan Tengah," ujar Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta. (vivanews)

Lain dengan mantan wapres Jusuf Kalla. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju Ibukota Indonesia dipindahkan dari Jakarta. Menurut Jusuf Kalla, memindahkan ratusan ribu pegawai dan puluhan kantor tak mudah. "Berapa pegawai harus bikin rumah," katanya.
Masalah Jakarta saat ini, kata JK, hanyalah masalah kemacetan. Masalah kemacetan sebenarnya masalah infrastruktur. "Itu sebenarnya dulu bisa selesai. Tetapi pemerintah daerah, DPR, terlalu banyak berpikiran yang tidak sesuai. Waktu monorel mau dibikin dan macam-macam, dibilang tidak boleh. Saya bilang jamin saja, jalankan," kata Jusuf Kalla. (politik.vivanews.com)

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan tak setuju memindahkan Ibukota. "Kalau Jakarta memang terlalu berat, tapi saya tidak menyarankan untuk dipindahkan," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu di kantor Presiden, kemarin. Solusinya, kata Gamawan, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membereskan segala kesemrawutan di Jakarta sekarang ini. (vivanews)

----------------------------

Kutipan artikel Wacana Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari infoindonesia.wordpress.com:

Over Populasi (Jumlah penduduk melebihi daya tampung) merupakan penyebab utama kenapa banyak negara memindahkan ibukotanya. Sebagai contoh saat ini Jepang dan Korea Selatan tengah merencanakan pemindahan ibukota negara mereka. Jepang ingin memindahkan ibukotanya karena wilayah Tokyo Megapolitan jumlah penduduknya sudah terlampau besar yaitu: 33 juta jiwa. Korsel pun begitu karena wilayah kota Seoul dan sekitarnya jumlah penduduknya sudah mencapai 22 juta. Bekas ibukota AS, New York dan sekitarnya total penduduknya mencapai 22 juta jiwa. Jakarta sendiri menurut mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dirancang Belanda untuk menampung 800.000 penduduk. Namun ternyata di saat Ali menjabat Gubernur jumlahnya membengkak jadi 3,5 juta dan sekarang membengkak lagi hingga daerah Metropolitan Jakarta yang meliputi Jabodetabek mencapai total 23 juta jiwa.

Jadi pemindahan ibukota bukanlah hal yang tabu dan sulit. Soeharto sendiri sebelum lengser sempat merencanakan pemindahan ibukota Jakarta ke Jonggol.

Kenapa kita harus memindahkan ibukota dari Jakarta? Apa tidak repot? Apa biayanya tidak terlalu besar? Jawaban dari pertanyaan ini harus benar-benar tepat dan beralasan. Jika tidak, hanya buang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

Pertama kita harus sadar bahwa ibukota Jakarta di mana lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sini merupakan magnet yang menarik penduduk seluruh dari Indonesia untuk mencari uang di Jakarta. Arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta begitu tinggi. Akibatnya jika penduduk Jakarta pada zaman Ali Sadikin tahun 1975-an hanya sekitar 3,5 juta jiwa, saat ini jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Pada hari kerja dengan pekerja dari wilayah Jabotabek, penduduk Jakarta menjadi 12 juta jiwa.

Jumlah penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan sekitar 23 juta jiwa. Padahal tahun 1986 jumlahnya hanya sekitar 14,6 juta jiwa (MS Encarta). Jika Jakarta terus dibiarkan jadi ibukota, maka jumlah ini akan terus membengkak dan membengkak. Akibatnya kemacetan semakin merajalela. Jumlah kendaraan bertambah. Asap kendaraan dan polusi meningkat sehingga udara Jakarta sudah tidak layak hirup lagi. Pohon-pohon, lapangan rumput, dan tanah serapan akan semakin berkurang diganti oleh aspal dan lantai beton perumahan, gedung perkantoran dan pabrik. Sebagai contoh berbagai hutan kota atau tanah lapang di kawasan Senayan, Kelapa Gading, Pulomas, dan sebagainya saat ini sudah menghilang diganti dengan Mall, gedung perkantoran dan perumahan.

Hal-hal di atas akan mengakibatkan:

• Jakarta akan jadi kota yang sangat macet
• Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.
• Dengan kemacetan dan jauhnya jarak perjalanan, orang menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari hanya untuk perjalanan kerja.
• Stress meningkat akibat kemacetan di jalan.
• Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) juga meningkat karena orang berada lama di jalan dan menghisap asap knalpot kendaraan
• Banjir dan kekeringan akan semakin meningkat karena daerah resapan air terus berkurang.
• Jumlah penduduk Indonesia akan terpusat di wilayah Jabodetabek. Saat ini saja sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1500 km2 di Jabodetabek. Atau 15% penduduk menempati kurang dari 1% wilayah Indonesia.
• Pembangunan akan semakin tidak merata karena kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya, industri semua terpusat di Jakarta dan sekitarnya.
• Tingkat Kejahatan/Kriminali tas akan meningkat karena luas wilayah tidak mampu menampung penduduk yang terlampau padat.
• Timbul bahaya kelaparan karena over populasi dan sawah berubah jadi rumah, kantor, dan pabrik. Saat ini pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di dunia 7 x lipat lebih padat daripada RRC. Kepadatan penduduk di Jawa 1.007 orang/km2 sementara di RRC hanya 138 orang/km2. Tak heran di pulau Jawa banyak orang yang kelaparan dan makan nasi aking.

Untuk itu diperlukan penyebaran pusat kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Sebagai contoh, di AS pusat pemerintahan ada di Washington DC yang jumlah penduduknya hanya 563 ribu jiwa. Sementara pusat bisnis ada di New York dengan populasi 8,1 juta. Pusat kebudayaan ada di Los Angeles dengan populasi 3,9 juta. Pusat Industri otomotif ada di Detroit dengan jumlah penduduk 911.000 jiwa.

------------

DAERAH MANA YANG LAYAK MENGGANTIKAN JAKARTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN?

Ternyata, banyak juga usulan kota/kawasan yang layak dijadikan ibukota negara/ pusat pemerintahan RI. Di antaranya adalah, Palangkaraya-Kalimantan Tengah, Jonggol-Jawa Barat, bahkan ada yang mengusulkan Papua.

Nah... sekarang ini usulan kawasan untuk ibukota negara yang layak paling banyak disorot adalah wilayah Kalimantan Tengah. Beberapa pendapat langsung tertuju pada kota Palangkaraya, seperti yang dicita-citakan bung Karno.

Apa alasan kalimantan tengah dinilai layak sebagai pusat pemerintahan dan ibukota negara?

Berikut beberapa alasan yang bisa dibuat:

ring of fire

• Kalimantan terletak di titik tengah Indonesia. Sangat baik untuk benteng pertahanan jika terjadi perang dan pemerataan pertumbuhan daerah.
• Menurut Peta Gempa 2010, Kalimantan juga termasuk wilayah yang paling aman dari zona gempa. Para ahli gempa juga kerap mengungkapkan Kalimantan menjadi wilayah paling aman dari gempa karena pulau besar ini jauh dari wilayah tumbukan lempeng besar, serta jauh dari ring gunung berapi yang memanjang dari Sumatra, Jawa, Bali dan seterusnya.
• Kalimantan luasnya 540.000 km2 dengan jumlah penduduk hanya 12 juta jiwa. Pulau Kalimantan jauh lebih luas dibanding pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dan jumlah penduduknya justru paling sedikit.

Bagaimana dengan anggaran biaya untuk membangun ibukota negara yang baru?

Hal ini juga masih meriah diperdebatkan.

Salah satu pencetus Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof Chaniago, yang juga pengajar di FISIP Universitas Indonesia, memperkirakan, biaya pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan mencapai Rp 50 triliun. "Itu biaya total sampai (kota itu) settled menjadi sebuah kota modern yang efisien," ujar Andrinof ketika dihubungi Kompas.com.

Dikatakan Andrinof, angka tersebut merupakan hitungan kasar. Ketika ditanya soal rinciannya, Andrinof, yang juga pengamat politik dari CIRUS Surveyor Group, merincinya.

Berikut rincian infrastruktur yang harus dibangun, seperti disusun Tim Visi Indonesia 2033:

1. Infrastruktur dasar kota meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, jaringan listrik dan telepon;

2. Bandara Internasional;

3. Kantor Departemen dan Nondepartemen;

4. Rumah susun untuk PNS;

5. Rumah pejabat negara seperti Ketua-ketua lembaga tinggi negara;

6. Apartemen anggota DPR dan DPD;

7. Istana Negara dan Kantor Presiden dan Wakil Presiden;

8. Sarana Transportasi;

9. Kawasan diplomatik;

10. Peningkatan kapasitas jalan dan transportasi menuju kota-kota terdekat.

Pembangunan infrastruktur ini bisa dihemat karena tidak semua lembaga negara atau pemerintahan harus pindah ke Ibukota baru. Andrinof menyebut, Bank Indonesia tetap dipertahankan di Jakarta. Kemudian, Markas Tentara Nasional Indonesia bisa saja tetap di Jakarta.

"Jadi tinggal pemerintah menentukan, mana yang harus ikut pindah dan mana yang tidak," kata Andrinof.

Proses pembangunan ibu kota pemerintahan diperkirakan berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun.

Tinggikah angka Rp 50 triliun? "Tidak. Kami agendakan pembangunan 10 tahun dan dilakukan bertahap. Kalau setiap tahun dialokasikan Rp 10 triliun, maka itu tidak besar untuk kepentingan 100 tahun. APBN kita saat ini sudah lebih Rp 1.000 triliun per tahun," katanya.

(dikutip dari national.kompas.com dan vivanews.com)

Sejumlah negara pun pernah memindahkan ibukotanya dengan berbagai alasan.

Beberapa negara juga memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Pusat pemerintahan AS berada di Washington, dengan pusat bisnis di New York, sedangkan pusat pemerintahan Malaysia berada di Putrajaya, dengan pusat bisnis di Kuala Lumpur, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin, Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Pakistan memindahkan Ibukota ke Islamabad, Arab Saudi dari Jeddah ke Riyadh, dan Afrika Selatan pindah dari Capetown ke Johannesburg. Mereka semua berhasil memindahkan ibukota negaranya.

Bagaimana pendapat Anda mengenai wacana pemindahan ibukota negara indonesia dari Jakarta?

Baca juga artikel Rencana Redenominasi/Penyederhanaan Rupiah.

Tag: wacana pemindahan ibukota negara indonesia, rencana pemindahan ibukota negara, pindah ibukota, ibukota indonesia, ibukota indonesia baru, wilayah yang layak untuk ibukota indonesia, jakarta terlalu macet untuk ibukota, pindah pusat pemerintahan dari jakarta, palangkaraya untuk ibukota negara, wacana pindah ibukota negara ke palangkaraya, kalimantan untuk ibukota negara, pusat pemerintahan dipindah, pemindahan pusat pemerintahan